Senin, 11 Juni 2012

Tulisan Softskill Kwn

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus patgulipat proyek di Bukit Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat, amat serius. Pasalnya, kasus tersebut diduga melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat tinggi di kementerian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan DPR harus merespons misteri penganggaran proyek Hambalang.

"Ketua DPR Marzuki Alie serta para Wakil Ketua DPR harus merespons misteri penganggaran proyek Hambalang. Sudah ada indikasi terjadi penyimpangan mekanisme dan pelanggaran undang-undang dalam proses penganggaran proyek ini," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada metrotvnews.com, Kamis (7/6).

Menurut Bambang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan DPR tidak boleh minimalis menyikapi kasus ini. Indikasi masalah yang terkait dengan wewenang pimpinan DPR adalah pengakuan beberapa anggota Komisi X DPR tidak mengetahui dan tidak ikut membahas pembengkakan anggaran, dari Rp125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.
Menurut Bambang, itu berarti mekanisme kerja di DPR seperti diatur dalam Undang-undang MPR/DPR/DPD/DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pimpinan DPR tidak bisa hanya menunggu, tapi harus pro-aktif menyikapi. Minimal, pimpinan DPR bisa membentuk satuan tugas internal untuk menyelidiki masalah.

Presiden SBY juga harus menjadikan masalah ini sebagai prioitas. Sebab ada kementerian berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran proyek yang benar sesuai aturan. "Berarti menteri bersangkutan terang-teranganan melanggar undang-undang. Presiden tidak bisa cuci tangan," kata Bambang.

Bambang mendesak agar Presiden memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto. Mereka harus dimintai penjelasan mengenai teknis dan proses penganggaran proyek Hambalang.

"Kalau benar ada anggota Komisi X DPR tidak tahu atau belum menyetujui besaran anggaran proyek itu, Presiden harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penganggaran proyek Hambalang. Keterangan yang didapat presiden dapat membantu KPK menyelidiki kasus ini," kata Bambang.(Andhini)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar