Tulisan Softskill Kwn
Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus patgulipat proyek di
Bukit Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat, amat serius. Pasalnya,
kasus tersebut diduga melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat tinggi
di kementerian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan DPR harus
merespons misteri penganggaran proyek Hambalang.
"Ketua DPR Marzuki Alie serta para Wakil Ketua DPR harus merespons
misteri penganggaran proyek Hambalang. Sudah ada indikasi terjadi
penyimpangan mekanisme dan pelanggaran undang-undang dalam proses
penganggaran proyek ini," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo
kepada metrotvnews.com, Kamis (7/6).
Menurut Bambang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan DPR
tidak boleh minimalis menyikapi kasus ini. Indikasi masalah yang terkait
dengan wewenang pimpinan DPR adalah pengakuan beberapa anggota Komisi X
DPR tidak mengetahui dan tidak ikut membahas pembengkakan anggaran,
dari Rp125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.
Menurut Bambang, itu berarti mekanisme kerja di DPR seperti diatur dalam
Undang-undang MPR/DPR/DPD/DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pimpinan DPR tidak bisa hanya menunggu, tapi harus pro-aktif menyikapi.
Minimal, pimpinan DPR bisa membentuk satuan tugas internal untuk
menyelidiki masalah.
Presiden SBY juga harus menjadikan masalah ini sebagai prioitas. Sebab
ada kementerian berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti
mekanisme penganggaran proyek yang benar sesuai aturan. "Berarti menteri
bersangkutan terang-teranganan melanggar undang-undang. Presiden tidak
bisa cuci tangan," kata Bambang.
Bambang mendesak agar Presiden memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga
Andi Mallarangeng, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri
Keuangan Agus Martowardojo serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo
Winoto. Mereka harus dimintai penjelasan mengenai teknis dan proses
penganggaran proyek Hambalang.
"Kalau benar ada anggota Komisi X DPR tidak tahu atau belum menyetujui
besaran anggaran proyek itu, Presiden harus mempertanyakan apa yang
sesungguhnya terjadi dalam proses penganggaran proyek Hambalang.
Keterangan yang didapat presiden dapat membantu KPK menyelidiki kasus
ini," kata Bambang.(Andhini)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar